-->
  • Jelajahi

    Copyright © Nusantara Maju
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Prabowo Membutuhkan Wapres yang Mampu Menjawab Persoalan Ekonomi

    18 November 2026, November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-18T13:21:39Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas).(Ist)

    Nusantaramaju.com
    – Persoalan ekonomi diperkirakan menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan. Di tengah dinamika politik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan munculnya dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur pengganti, pemerintah dinilai perlu lebih memusatkan perhatian pada persoalan kesejahteraan masyarakat daripada pertarungan kepentingan elite politik.


    Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menilai perdebatan mengenai pergantian wakil presiden, termasuk berbagai gerakan politik yang mengiringinya, belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Menurutnya, pertarungan elite politik lebih banyak berkaitan dengan perebutan pengaruh dan akomodasi kekuasaan dibandingkan upaya menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.


    “Pernyataan berhenti Gibran Rakabuming Raka, aksi dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad, hingga berbagai pertikaian antarkelompok elite politik tidak boleh mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan rakyat. Masyarakat membutuhkan solusi atas tekanan ekonomi, bukan tontonan pertarungan kekuasaan,” ujar Sutrisno.


    Ia mengatakan, tantangan utama pemerintahan Prabowo bukan semata-mata menjaga keseimbangan politik atau menertibkan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kekuasaan. Persoalan yang lebih mendesak adalah meningkatnya kerentanan ekonomi masyarakat, menurunnya daya beli, ketimpangan pembangunan, serta terbatasnya perlindungan bagi kelompok pekerja rentan.


    Sutrisno merujuk pada data Bank Dunia yang memperkirakan 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan internasional US$8,30 per kapita per hari berdasarkan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP) pada 2026. Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN dan negara pembanding lainnya.


    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa angka tersebut tidak dapat disamakan dengan tingkat kemiskinan berdasarkan standar nasional. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan kondisi antarnegara, sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen.


    Menurut Sutrisno, terdapat tiga persoalan struktural yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, kesenjangan ekonomi antarwilayah yang menyebabkan konsentrasi kemiskinan masih lebih tinggi di pedesaan dan sejumlah wilayah Indonesia bagian timur dibandingkan kawasan perkotaan dan Pulau Jawa.


    Kedua, dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan. Sekitar 59,4 persen pekerja atau 87,7 juta orang masih berada di sektor informal dengan perlindungan sosial yang relatif terbatas. Kondisi tersebut membuat kelompok pekerja informal sangat rentan ketika terjadi perlambatan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, maupun penurunan aktivitas usaha.


    Ketiga, dampak kemiskinan terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Diperkirakan sekitar 4,1 juta anak mengalami putus sekolah atau tidak memperoleh akses pendidikan formal secara memadai. Kondisi ini dinilai dapat memperpanjang lingkaran kemiskinan apabila tidak ditangani melalui kebijakan yang tepat.


    “Persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkuat daya beli, memperluas perlindungan sosial, dan memberikan akses pendidikan yang merata. Jika tidak, ketimpangan akan terus menjadi persoalan struktural,” tegasnya.


    Atas kondisi tersebut, Sutrisno meminta Presiden Prabowo agar mempertimbangkan secara matang figur yang akan mendampinginya sebagai wakil presiden. Menurutnya, Indonesia membutuhkan wakil presiden yang memiliki kapasitas intelektual, pengalaman pemerintahan, pemahaman ekonomi, serta keberanian menyampaikan pandangan kritis kepada presiden.


    Ia menegaskan, wakil presiden tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai pelengkap pemerintahan atau figur yang bertugas menjaga kenyamanan politik presiden. Posisi tersebut harus diisi oleh sosok yang mampu menjadi mitra strategis dalam merumuskan kebijakan dan mencari jalan keluar atas persoalan bangsa.


    “Prabowo membutuhkan wakil presiden yang mampu memberikan masukan kritis, bukan sekadar sosok yang selalu mengatakan iya demi menyenangkan presiden. Loyalitas memang diperlukan, tetapi loyalitas tanpa kapasitas dan keberanian menyampaikan kritik tidak akan membantu menyelesaikan persoalan bangsa,” ungkapnya.


    Sutrisno juga mengingatkan agar pemilihan calon wakil presiden tidak hanya didasarkan pada kedekatan personal maupun loyalitas politik terhadap Prabowo. Figur seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, ataupun Sugiono tentu dapat menjadi bagian dari pertimbangan politik, tetapi kapasitas dan kemampuan menyelesaikan persoalan ekonomi harus menjadi ukuran utama.


    “Pertanyaan yang harus dijawab bukan siapa yang paling dekat dengan Prabowo, siapa yang paling loyal, atau siapa yang paling kuat mengonsolidasikan elite politik. Pertanyaan sesungguhnya adalah siapa yang mampu membantu presiden menemukan jalan keluar dari persoalan ekonomi yang sedang dihadapi rakyat Indonesia,” tutup Sutrisno.(Ril)



    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Berkomentarlah sesuai topik dan menjaga etika sopan-santun