Nusantaramaju.com – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muslimin Aceh, Yulizar Kasma, menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD berpotensi mengurangi konflik sosial di tengah masyarakat.
Menurut Yulizar, pelaksanaan Pilkada secara langsung kerap menimbulkan gesekan horizontal antarpendukung, bahkan tidak jarang berujung pada konflik berkepanjangan di tingkat akar rumput.
Hal ini dinilainya menjadi catatan penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi sistem demokrasi yang diterapkan saat ini.
“Pengalaman selama ini menunjukkan Pilkada langsung sering menyisakan konflik sosial, polarisasi masyarakat, hingga memutus hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Jika dipilih melalui DPRD, potensi konflik di masyarakat dapat ditekan,” ujar Yulizar Kasma, Jum'at (9/1/2026) menjawab pertanyaan wartawan saat berada di Medan.
Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai lebih efisien, baik dari sisi anggaran maupun stabilitas sosial.
Selain itu, DPRD sebagai representasi rakyat diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara objektif dalam memilih kepala daerah yang berintegritas dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua PW Pemuda Muslimin Indonesia (Pemuda Muslim) Provinsi Aceh ini juga menekankan bahwa penguatan sistem pengawasan dan transparansi menjadi kunci utama apabila Pilkada dipilih oleh DPRD.
Dengan demikian, praktik politik transaksional dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat meningkat.
“Yang terpenting bukan hanya soal mekanismenya, tetapi bagaimana menjamin prosesnya berjalan jujur, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kita mengingatkan penyelenggara, yakni, KPU, Bawaslu, dan instansi terkait untuk tidak 'main mata' dalam proses pemilihan berlangsung, ya itu tadi jujur, adil. DPRD harus benar-benar menjalankan amanah konstituen,” tegasnya.
PW Pemuda Muslim Aceh, lanjut Yulizar, mendukung setiap upaya yang bertujuan menjaga stabilitas daerah, memperkuat persatuan, serta mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap wacana tersebut dapat dikaji secara matang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan tokoh-tokoh daerah, sehingga keputusan yang diambil benar-benar membawa kemaslahatan bagi bangsa dan daerah, pungkasnya. (Red.06)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah sesuai topik dan menjaga etika sopan-santun