Nusantaramaju.com - Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan, Lutfi Solihin Sirait, mendampingi anggota dewan dalam menerima dan menampung aspirasi para buruh, dalam aksi di depan gedung DPRD Sumut, Senin (10/8/2026).
Dari amatan awak media, Lutfi Solihin Sirait turut memastikan proses penerimaan aspirasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
Aspirasi yang disampaikan para buruh selanjutnya menjadi bahan masukan bagi anggota dewan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran Bagian Persidangan dan Perundang-undangan juga dinilai penting dalam mendukung pelaksanaan tugas anggota dewan, terutama dalam memastikan setiap aspirasi masyarakat yang diterima dapat terdokumentasi dan diproses melalui mekanisme kelembagaan.
Para buruh berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada tahap penerimaan, tetapi dapat menjadi perhatian serius dan menghasilkan langkah konkret dari pihak legislatif maupun pemerintah.
Berkisar seratusan buruh dari Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut).
Dalam aksi tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, khususnya terkait kebijakan pengupahan yang dinilai harus lebih berpihak kepada kesejahteraan pekerja.
Massa aksi meminta pemerintah memastikan penetapan upah yang layak bagi buruh. Mereka menilai kebutuhan hidup yang terus meningkat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan besaran upah.
Para buruh juga mendesak pemerintah dan DPRD Sumut agar mendengarkan secara langsung aspirasi pekerja serta memperjuangkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kesejahteraan buruh.
“Upah yang diterima pekerja harus mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Pemerintah jangan hanya melihat dari sisi kepentingan dunia usaha, tetapi juga harus memperhatikan kondisi dan kesejahteraan buruh,” ujar salah seorang perwakilan massa dalam orasinya.
Selain persoalan upah, massa juga menyampaikan tuntutan lain diantaranya, Hapuskan system hubungan kerja outsourcing (Alih daya) dalam sistem hubungan kerja di Indonesia dalam perangkat UU dan sejumlah tuntutan lainnya.
Mereka juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi.
Aksi buruh akhirnya mendapat perhatian dari anggota DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani dari Fraksi Nasdem dan Yahdi Khoir dari Fraksi PAN yang turut didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Lutfi Solihin Sirait, kedua anggota dewan tersebut menerima aspirasi para buruh.
Rahmansyah Sibarani dan Yahdi Khoir menyatakan akan menyahuti serta menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai kewenangan DPRD Sumut, termasuk menyampaikannya dalam pembahasan dan komunikasi dengan pihak terkait.
(Red.06)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah sesuai topik dan menjaga etika sopan-santun