Nusantaramaju.com - Kinerja Kadis Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA) Provinsi Sumatera Utara menjadi sorotan. Pasalnya, tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah tersebut disebut-sebut baru mencapai sekitar 13 persen, informasi tersebut mencuat ke publik hingga sampai ke telinga awak media.
Informasi mengenai rendahnya realisasi anggaran itu mendapat perhatian sejumlah pihak. Mereka menilai, jika angka tersebut benar, kondisi itu perlu segera dievaluasi karena berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Kalau benar serapan anggaran baru sekitar 13 persen, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan justru tidak mampu direalisasikan secara optimal,” ujar salah seorang pemerhati kebijakan publik Solihan Hasibuan yang juga aktivis Pemuda Muslim Sumut di Medan, Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, serapan anggaran tidak semata-mata berbicara mengenai penggunaan uang, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Dinas SDA, termasuk menelusuri penyebab rendahnya realisasi anggaran tersebut.
Bahkan dari info yang beredar, ada sekitar 112 kegiatan yang belum berkontrak. Menurut sumber yang minta namanya tidak disebut, lambatnya pelaksanaan kegiatan di Dinas karna kadis terlalu banyak urusan diluar kantor.
Disamping 112 kegiatan yang belum berjalan saat ini, informasi yang beredar Gibson juga saat ini sedang mengusulkan pengadaan mobil dinas sejenis daubel cabin 1 unit dan fortuner 1 unit.
“Gubernur harus memastikan apa kendalanya. Apakah persoalannya pada proses administrasi, perencanaan, pengadaan, atau faktor lainnya. Jangan dibiarkan sampai mendekati akhir tahun anggaran,” katanya.
Ia juga meminta Pemprov Sumut membuka data realisasi anggaran secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program pembangunan yang bersumber dari APBD telah berjalan.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam program yang berkaitan dengan infrastruktur sumber daya air dan penataan ruang.
Hingga berita ini disusun, angka serapan sekitar 13 persen tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak Dinas SDA Sumut dan Pemprov Sumut untuk memastikan besaran realisasi anggaran serta periode pengukurannya.
Jika realisasi tersebut terbukti rendah, Gubsu dinilai perlu mengambil langkah evaluasi dan meminta penjelasan konkret dari pejabat terkait agar pelaksanaan program pembangunan Sumut tidak mengalami keterlambatan. (Red.06)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah sesuai topik dan menjaga etika sopan-santun