Zulkifli Lubis, SH Plt. Sekjen LP3SU: Kelangkaan BBM Tidak Boleh Berlarut-larut, Presiden Prabowo Diminta Sidak

masukkan script iklan disini

 

Nusantaramaju.com - Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU) menyatakan keprihatinannya atas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan daerah lainnya.

Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan roda perekonomian sehingga harus segera ditangani secara serius. LP3SU menegaskan, persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. 

Hal itu disampaikan, Zulkifli Lubis SH, Plt. Sekjen LP3SU yang juga Advokat senior, Rabu (15/7/2026) di Medan, menyoroti antrian panjang isi BBM di SPBU.

Diuraikannya, Antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU telah menyita waktu masyarakat, menghambat distribusi barang, serta berdampak terhadap sektor transportasi dan usaha kecil. 

Karena itu, LP3SU meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan guna melihat secara langsung kondisi yang dialami masyarakat serta memastikan seluruh pihak terkait mengambil langkah cepat dalam mengatasi persoalan distribusi BBM.

"Presiden perlu mengetahui secara langsung kondisi di lapangan agar solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelangkaan BBM merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan publik dan tidak boleh berlarut-larut," tegas Sekjen LP3SU Sumatera Utara ini.

LP3SU juga mendesak instansi terkait, termasuk Pertamina dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan koordinasi, mempercepat distribusi BBM, serta memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab gangguan pasokan agar tidak menimbulkan keresahan maupun spekulasi. 

Selain itu, LP3SU berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan energi yang optimal.

LP3SU menegaskan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut dan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret demi menjaga stabilitas pasokan energi serta melindungi kepentingan masyarakat luas, pungkasnya. (Red.06)