Nusantaramaju.com - Beberapa hari belakangan ini anggota DPRD Sumut minim aktivitas di gedung dewan, sementara, aksi unjukrasa kerapkali mendatangi rumah besar rakyat ini, sayangnya dewan tak kelihatan.
Meski dewan minim kehadiran, namun aktivitas tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seperti aksi unjukrasa yang belakangan ini mendatangi kantor DPRD Sumut tetap berjalan kondusif, walau hanya diterima Kasubbag Humas, Protokol, Muhammad Sofyan, S.Sos di dampingi staf Island Umri Lubis SE.
Kemarin, Senin (28/7) saat aksi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Sumatera Utara, bertajuk "Indonesia Cemas" mengruduk kantor DPRD Sumut, diterima anggota dewan Rudi Alfahri Rangkuti dari Fraksi PAN yang turut didampingi Kasubbag Humas, Protokol, M.Sofyan.
Dan, hari ini, Rabu (30/7). Puluhan elemen masyarakat dari Serikat Buruh, Organisasi Kemasyarakatan, dan Unsur Penegak Hukum (Advokat) menggelar aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Sumut, aksi ini hanya diterima Kasubbag Humas Protokol, Muhammad Sofyan di dampingi staf Island Umri Lubis SE. Anggota DPRD Sumut tak kelihatan, kemana mereka...??.
Kekecewaan masyarakat yang ikut dalam aksi tersebut terdengar ketelinga awak media. "Kemana ya anggota DPRD ini kok tak ada yang datang, dulu mengemis-ngemis meminta suara, setelah terpilih mereka tak peduli akan nasib rakyat", celoteh peserta aksi.
Anggota DPRD Sumut Sibuk Kunker
Ternyata, sebagian besar anggota dewan tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah, di tengah instruksi pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran secara ketat.
Informasi yang diperoleh dari beberapa staf sekretariat DPRD Sumut, Rabu (30/7/2025) mengungkapkan bahwa sejumlah komisi tengah melakukan perjalanan dinas ke berbagai wilayah.
Komisi A, misalnya, sedang berada di Batam, sementara Komisi E dijadwalkan mengunjungi Padang, Jakarta, dan Yogyakarta. Begitu juga, Komisi D dilaporkan melakukan kunker ke Riau, dan Komisi C memilih Bali sebagai tujuan kunjungan.
Langkah para wakil rakyat ini dinilai kontraproduktif dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900/883/SJ yang ditandatangani Tito Karnavian pada 23 Februari 2025. SE tersebut secara tegas memerintahkan pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen serta pembatasan kegiatan seremonial, studi banding, dan FGD, demi efisiensi APBD 2025. (Red.06)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah sesuai topik dan menjaga etika sopan-santun